Satu Bulan Misi Kemanusiaan, 1.136 Praja IPDN dan ASN Kemendagri Pulihkan Birokrasi Aceh Usai Banjir

Mendagri Tito Karnavian memberi arahan di Aceh Tamiang. (Pers rilis)

INDOZONE.ID - Genap sebulan misi kemanusiaan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan aparatur aparatur sipil negara (ASN) Kemendagri, di Aceh Tamiang, Aceh.

Mereka membantu membangun kembali sistem birokrasi Aceh Tamiang usai banjir bandang yang melanda wilayah tersebut.

Sebanyak 1.136 praja IPDN dan ASN Kemendagri pulihkan birokrasi Aceh usai banjir. (Pers rilis)

Tergabung dalam Satuan Tugas Pemulihan Bencana Aceh, sejumlah 861 orang praja dan 273 ASN Kemendagri dengan total 1.136 orang, membantu masyarakat setempat dalam pemulihan wilayah tersebut.

Total, 38 gedung di Komplek Kantor Pemerintahan Aceh Tamiang yang terdiri atas 32 kantor dinas pemerintahan, 3 sekolah dan 3 gedung serbaguna, serta 42 hektar lahan, berhasil dibersihkan untuk dapat difungsikan kembali oleh masyarakat sekitar. 

Mendagri Tito Karnavian yang hadir di Aceh untuk memimpin upacara penutupan kegiatan misi kemanusiaan ini, mengatakan tujuan utama kehadiran praja IPDN difokuskan pada kegiatan pembersihan dan revitalisasi kantor-kantor layanan publik yang terdampak. 

Baca juga: D-DART Undip Gandeng FK USK untuk Pemulihan Pascabencana di Aceh

“Penugasan ini bukan hanya misi kemanusiaan semata, tapi juga bentuk nyata dari pelatihan kepemimpinan yang merupakan bagian dari kurikulum IPDN. Mereka berhadapan langsung dengan masalah yang riil di lapangan," ujar Mendagri Tito Karnavian. 

Dari 18 Kabupaten/Kota terdampak bencana banjir, praja dan ASN Kemendagri fokus membantu di 6 lokasi, yakni Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, dan Pidie Jaya. 

Menurutnya, pemulihan pemerintahan merupakan indikator utama kebangkitan suatu daerah pasca bencana.

”Jadi, praja terlebih dahulu fokus membersihkan kantor-kantor dinas pemerintahan. Kita fokus pada kantor sekaligus membangkitkan semangat rekan-rekan ASN untuk bekerja kembali, karena pemerintahan yang pulih akan menguatkan koordinasi, pengambilan keputusan dan pelayanan publik yang nantinya akan juga membantu memulihkan ekonomi,” tuturnya. 

Itulah yang menginisiasi Kemendagri untuk mengirimkan sejumlah praja dan ASN Kemendagri dengan spesialisasi di bidang pemerintahan ke Aceh. 

Rektor IPDN, Dr. Halilul Khairi., M.Si, menuturkan Kemendagri juga memberikan bantuan berupa alat kerja diantaranya 52 laptop, 52 modem internet, 52 printer dan 2.535 stel pakaian pdh khaki untuk pegawai Pemkab di sana. 

Selain itu, praja dan ASN Kemendagri juga membantu dalam hal pendampingan percepatan penetapan APBD, pengelolaan barang milik daerah dan pendampingan pengelolaan administrasi perkantoran. 

Selain itu, di sela-sela pembersihan, praja juga turut serta membantu trauma healing anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang. 

“Selain bersih-bersih, praja juga mengajak bermain dan membacakan cerita kepada anak-anak serta membangun komunikasi yang tenang dan menyenangkan bersama warga di sana,” ujar Rektor IPDN, Dr. Halilul Khairi., M.Si. 

Pendampingan ini bertujuan memulihkan mental anak-anak, sehingga tidak hanya bangunannya saja yang dibersihkan oleh praja, tapi mental anaknya pun turut dipulihkan.

Selanjutnya IPDN-Kemendagri akan mengirimkan kembali sejumlah 779 orang yang terdiri atas 726 praja dan 53 ASN IPDN ke 12 Kecamatan dan 216 Gampong di Aceh Tamiang yang mulai bertugas pada tanggal 6 Februari hingga 6 Maret 2026. 

Baca juga: Universitas Mercu Buana Salurkan Bantuan Logistik untuk Korban Banjir Bandang di Aceh

“Satgas gelombang II ini difokuskan untuk melakukan pemulihan dini dengan membersihkan dan memfungsikan kembali fasilitas umum,” ujar Halilul.  

Pada saat bersamaan, IPDN juga melaksanakan penutupan Praktik Lapangan II dan III baik di kampus pusat Jatinangor maupun di kampus daerah. 

Adapun pelaksanaan Praktik Lapangan ini dilakukan oleh satuan praja muda dan madya selama sekitar 30 hari yang berlokasi di Organisasi Perangkat Daerah pada masing-masing kampus. Peserta magang, yakni satuan praja putri yang tidak diberangkatkan ke Aceh.