UI Gelar Peluncuran Global Terrorism Index 2025, Bahas Tren Terorisme Era Digital

Universitas Indonesia (UI)

INDOZONE.ID - Program Studi Kajian Terorisme SPPB Universitas Indonesia menyelenggarakan peluncuran dan diskusi Global Terrorism Index (GTI) 2025 di Kampus UI Salemba pada Rabu (11/2). 

Acara ini menjadi wadah krusial bagi para pakar, penegak hukum, dan birokrat untuk menganalisis pergeseran lanskap terorisme dunia serta merumuskan langkah antisipasi dampaknya terhadap stabilitas nasional.

Dalam pembukaan acara, pihak SPPB UI yang diwakili oleh Ir. Maureen Pomsar Lumban Toruan, MM, menyatakan bahwa kolaborasi antara dunia pendidikan dan instansi terkait sangat krusial. 

Tujuannya adalah agar riset mengenai terorisme tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata bagi keamanan nasional.

Baca juga: Ketatnya Seleksi! Ini 5 Jurusan UI yang Paling Sulit Ditembus

Keynote speech disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang diwakili BJP Mochamad Rosidi. Ia mengapresiasi kehadiran WTI 2025 sebagai instrumen penting untuk membaca tren global. 

BNPT menekankan pentingnya data berbasis riset guna mempertajam Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE), agar kebijakan negara tetap relevan di tengah dinamika ancaman yang terus berubah.

Tim peneliti WTI melaporkan bahwa Indonesia mempertahankan predikat low impact pada tahun 2025 dengan skor 15, turun dari skor 18 pada tahun lalu. 

Menurunnya jumlah penangkapan sebelum aksi teror menjadi faktor utama yang memengaruhi kalkulasi bobot indeks tahun ini. Uniknya, meski skor membaik, peringkat Indonesia justru bergeser ke posisi 45 dari sebelumnya 51. 

Hal ini dijelaskan sebagai dampak dari dinamika keamanan global, di mana banyak negara lain mencatatkan perbaikan skor yang lebih tajam, sehingga memengaruhi posisi relatif Indonesia dalam daftar dunia.

Laporan WTI 2025 juga menyoroti sejumlah tren utama. Salah satunya adalah meningkatnya kerentanan anak muda dan remaja terhadap radikalisasi di era digital.

Program Studi Kajian Terorisme SPPB Universitas Indonesia menyelenggarakan peluncuran dan diskusi Global Terrorism Index (GTI) 2025. (Istimewa)

"Kami menemukan peningkatan dalam radikalisasi dan rekrutmen anak muda melalui platform digital. Kelompok ekstremis kini memanfaatkan media sosial, pesan terenkripsi, hingga fitur percakapan dalam gim daring (online games) untuk menyebarkan propaganda. Metode ini mempercepat proses radikalisasi karena berlangsung efektif, cepat, dan sulit terdeteksi oleh pengawasan konvensional," ungkap tim peneliti.

Selain itu, laporan menyoroti eskalasi serangan di sejumlah negara kawasan Afrika. Temuan lain adalah pengkategorian geng, kartel, dan kelompok kejahatan terorganisir sebagai organisasi teror.

Di satu sisi, langkah ini dinilai dapat memperkuat dasar hukum dalam merespons ancaman, namun di sisi lain berpotensi disalahgunakan untuk menekan lawan politik. 

Isu kebangkitan kelompok sayap kiri juga menjadi sorotan, dengan profil ideologi pelaku serangan pada 2025 didominasi etnonasionalisme atau separatisme, ideologi keagamaan, motif ekonomi, pelaku yang belum teridentifikasi, serta ideologi kiri.

Dari sisi yudikatif, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, Dr. Prim Haryadi, memaparkan materi bertajuk "Perkembangan Putusan Pengadilan dalam Perkara TP Terorisme dan TP Terorisme Pasca Berlakunya KUHP 2023 dan KUHAP 2025”. 

Ia membahas tantangan harmonisasi hukum pasca pemberlakuan regulasi pidana baru, dengan fokus pada konsistensi putusan hakim serta kepastian hukum bagi terdakwa dan korban.

Sementara itu, Kepala Densus 88 AT Polri yang diwakili Kombes Pol Mayndra Eka Wardhana, menegaskan bahwa intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme masih menjadi tantangan nyata bagi keamanan Indonesia. Ia menyebut tahun 2025 sebagai titik balik migrasi besar pola rekrutmen dan aktivitas terorisme dari dunia nyata ke dunia maya.

Peningkatan drastis rekrutmen terorisme terhadap generasi muda menjadi perhatian serius bagi kepolisian. Menurut Kombes Pol Mayndra, keberhasilan Indonesia mempertahankan status Zero Attack selama tiga tahun berturut-turut adalah buah dari kebijakan pencegahan yang responsif. 

Baca juga: Mahasiswa Vokasi UI Mendominasi PSPEC 2025 Berkat Inovasi di Bidang Fisioterapi Bagi Atlet Esports

Namun, catatan prestasi tersebut tidak menyurutkan langkah Densus 88. Operasi penegakan hukum preventif terus dilakukan secara aktif di lapangan sebagai langkah mitigasi dini untuk memutus rantai ancaman sebelum berkembang menjadi aksi nyata.

Menutup rangkaian diskusi, Dr. Zora A. Sukabdi, Ph.D., menganalisis kaitan antara psikologi anak dan radikalisme. Menurutnya, faktor kognitif yang belum stabil membuat anak sulit menyaring narasi ekstremis yang agresif. 

Ia juga mengimbau bahwa minimnya pengawasan orang tua di ruang digital menjadi faktor pendukung signifikan yang memperparah kerentanan tersebut.

Peluncuran WTI 2025 menyimpulkan bahwa meski serangan fisik menurun, ancaman terorisme kini berevolusi menjadi perang narasi di ruang digital yang menyasar generasi muda. 

Sinergi lintas sektor, mulai dari akademisi, pemerintah, aparat hukum, hingga keluarga, dinilai menjadi kunci untuk memutus rantai radikalisasi di masa depan.