Gawat! Kontaminasi Udang Bisa Menjadi Ancaman, Pakar IPB Berikan Solusi

Ilustrasi udang (Freepik)

INDOZONE. ID – Pakar Ekonomi Kelautan dan Sumber Daya Alam IPB University, Nimmi Zulbainarni, menanggapi masalah maraknya kontaminasi udang. 

Menurutnya, tata Kelola mutu dan rantai pasok hendaknya lekas dibenahi, agar tidak berdampak luas pada ekonomi dan reputasi ekspor Indonesia. 

Baca juga: Dosen Telkom University Ajarkan Siswa SMKN 2 Bandung Bangun Reputasi Diri Autentik Lewat Konten

“Udang menyumbang sekitar 36–40 persen dari total nilai ekspor perikanan Indonesia. Jika ekspor terganggu, dampaknya dapat mencapai ratusan juta dolar per tahun,” ujarnya.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2024 menunjukkan Amerika Serikat menyerap sekitar 63 persen ekspor udang Indonesia dengan nilai USD477 juta pada semester pertama 2024. 

Jika terjadi pengetatan impor, risiko penolakan, atau re-ekspor, potensi kerugian bisa mencapai USD200–300 juta per tahun.

“Setiap 10 persen penurunan ekspor dapat menurunkan harga domestik hingga 8 persen. Petambak kecil menjadi pihak paling terdampak karena biaya produksi seperti pakan dan energi tetap tinggi,” jelas Dr Nimmi.

Baca juga: IPB University Jadi Satu-Satunya di Indonesia yang Berstatus Hijau Indeks Risiko Integritas Riset

Pusat masalah kasus ini teretak pada lemahnya pengawasan mutu, tidak efesiensinya rantai pasok, minim insentif kepatuhan standar internasional. 

Saat ini, hanya sekitar 45 persen unit pengolahan ikan (UPI) yang bersertifikasi HACCP atau BAP, sisanya (70 persen) tambak rakyat belum memiliki sertifikasi CBIB.

Nimmi menegaskan bahwa dampak reputasi yang ditimbulkan bisa menyebar ke komoditas lain, seperti tuna, rajungan, dan rumput laut. 

“Sekali citra mutu terganggu, negara importir bisa memperketat pengawasan seluruh produk laut dari Indonesia,” lanjutnya. 

Baca juga: Dosen BINUS Jadi Pembicara di Konferensi Game Internasional Bareng PlayStation di Malaysia!

Ia menekankan pentingnya reformasi sistemik melalui pengawasan berbasis risiko, digitalisasi sertifikasi, dan penerapan traceability lintas komoditas sebagai solusi.