IPDN Bekali Praja Utama dengan Tata Kelola Pemerintahan Bersih di Era Digital

IPDN bekali praja utama calon wisudawan 2026 dengan wawasan antikorupsi dan tata kelola pemerintahan bersih di era digital pada Jatinangor, 7 Mei 2026. (Dok. Humas IPDN)

INDOZONE.ID - Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menggelar pembekalan bertema "Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih di Era Digital Governance" bagi para praja utama calon wisudawan/wisudawati 2026 di Jatinangor pada Kamis (7/52026).

Kegiatan ini merupakan langkah preventif IPDN dalam mencetak birokrat yang berintegritas dan antikorupsi sebelum mereka terjun sebagai aparatur sipil negara.

Rektor IPDN, Dr. Halilul Khairi, M.Si menegaskan bahwa tantangan menjaga integritas di era digitalisasi semakin berat.

"Kami harus membekali para calon ASN ini dengan fondasi moral dan knowledge tentang tata kelola pemerintahan yang bersih sedini mungkin," ujarnya.

Baca juga: MenpanRB Perkenalkan Wajah Baru Pelayanan Publik kepada 1.216 Calon Wisudawan IPDN

Tiga narasumber kompeten dihadirkan dalam kegiatan ini: Irjen Pol. Asep Guntur Rahayu (Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK RI), Prof. Dr. Akhsanul Khaq, M.B.A., CA., CSFA (Anggota III BPK RI), dan Irjen Pol. (Purn) Sang Made Mahendra Jaya, M.H. (Inspektur Jenderal Kemendagri).

KPK: 1.756 Kasus Korupsi Sejak 2004

Irjen Pol. Asep Guntur Rahayu memaparkan betapa masifnya korupsi di lingkungan pemerintahan. Sejak 2004 hingga 2026, tercatat 669 kasus di pemerintahan kabupaten/kota, 544 kasus di kementerian/lembaga, dan 220 kasus di pemerintahan provinsi.

Tiga jenis korupsi yang paling sering menjerat kepala daerah adalah gratifikasi, suap, dan pemerasan.

Untuk mengatasinya, KPK menerapkan strategi TRISULA,  Pendidikan, Pencegahan, dan Penindakan yang diperkuat partisipasi publik sebagai social control.

"Pahami aturan yang ada dan jalankan sesuai koridornya, sehingga nanti tidak terjerat kasus korupsi," pesan Asep kepada para praja.

Bahaya Digitalisasi Tanpa Transformasi

Irjen Pol. (Purn) Sang Made Mahendra menggarisbawahi tiga masalah utama tata kelola yang akan dihadapi di lapangan: korupsi sistemik akibat celah prosedur, fragmentasi data antar sistem pemerintahan, serta digitalisasi yang berlangsung tanpa transformasi budaya.

"Kondisi ini membuat birokrasi tetap berjalan panjang; penyimpangan tetap terjadi, hanya caranya yang berbeda," tegasnya.

Baca juga: Kembali Terjunkan Praja IPDN ke Aceh Tamiang, Mendagri Tito: Sasar Pembersihan Sisa Lumpur di Permukiman Terdampak Bencana

Ia mendorong para praja untuk membangun tiga fondasi: integritas sebagai landasan bertindak benar meski tanpa pengawasan, kompetensi adaptif terhadap perubahan teknologi, dan keberanian moral untuk menolak intervensi yang tidak sesuai aturan.