Dampak Sistem Ekonomi Liberal terhadap Pribumi pada Masa Kolonial

Masa kolonial di Medan.

INDOZONE.ID - Kondisi ekonomi pribumi di tengah ekonomi kapitalis pada masa kolonial, berada dalam situasi kompleks.

Kala itu, ada dua sistem ekonomi berbeda yang hidup berdampingan. Sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda mendominasi sehingga menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah dalam mendorong perekonomian masyarakat pribumi. 

Ilustrasi tentara Belanda pada masa kolonial.

Hal ini menyebabkan keterpurukan ekonomi masyarakat Indonesia dan memicu perlawanan yang dapat melemahkan ekonomi kolonial. 

Petani garam juga terjerat dalam sistem ekonomi kapitalis karena produksi garam diarahkan untuk mencari keuntungan semata dengan mengabaikan nilai utilitas. Garam jadi komoditas yang dipasarkan untuk mencari nilai tukar.

BACA JUGA: Tropenmuseum: Museum Etnografi di Belanda yang Menyimpan Banyak Kekayaan Indonesia

Kondisi ekonomi pribumi pada masa kolonial menunjukkan dualisme ekonomi dan sosial. Sistem ekonomi kapitalis yang mendominasi sistem tradisional, menghasilkan dualisme tersebut. 

Sistem ekonomi kapitalis juga membatasi peran agama dalam kebijakan ekonomi, yang mendorong liberalisasi perdagangan dalam bentuk pasar bebas.

Meski perekonomian Indonesia juga tergantung pada sistem ekonomi internasional, perbedaan signifikan terletak pada konteks kemerdekaan politik dan sistem hukum demokratis, yang memberikan masyarakat pribumi kemampuan untuk menentukan masa depan mereka sendiri.

Para Perantara Sistem Ekonomi Liberal

Di masa kolonial, terdapat dua kelompok utama yang menjadi perantara dalam sistem ekonomi liberal, yaitu golongan liberal dan golongan humanis. 

BACA JUGA: Melihat Menara Air Tirtanadi, Heritage Kolonial Belanda yang Jadi Ikon Kota Medan

Golongan liberal mendukung pembebasan kegiatan ekonomi dari campur tangan negara atau pemerintah, sedangkan golongan humanis mendukung penghapusan sistem tanam paksa.

Pada 1870, dikeluarkan undang-undang agraria yang mengatur cara perolehan tanah oleh pengusaha swasta, serta undang-undang gula yang mengatur pemindahan perusahaan gula ke tangan swasta. 

Hal ini membantu mengurangi kekuatan sistem tanam paksa sebelumnya dan memberikan kemudahan bagi pemilik tanah swasta untuk mengembangkan bisnis mereka.