Presiden Prabowo Ambil Langkah Cepat Bantu Biaya Kuliah Mahasiswa Papua Dengan LPDP

Beasiswa LPDP (freepik)

INDOZONE.ID - Presiden Prabowo Subianto setuju terkait usulan supaya pemerintah pusat ambil alih tunggakan pendidikan mahasiswa Papua di luar negeri.

Ini disebabkan lambatnya proses pendaftaran pembayaran yang dilakukan pemerintah daerah.

Usulan ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, saat rapat yang dipimpin langsung Presiden Prabowo.

Baca juga: Mahasiswa UNAIR Sabet Juara 2 di KMI Expo 2025 Lewat Layanan Gamer “GC Gamingstore”

"Data kami, ada 56 orang yang belum selesai, belum dibayar, dan sering terlambat dibayar dari Pemda," katanya, dilansir ANTARA.

Tito menyebut bahwa ada 300 mahasiswa Papua yang tengah studi di Amerika Serikat dan Australia.

Berdasarkan jumlah tersebut, terdapat tunggakan biaya pendidikan mencapai Rp37 miliar. Mayoritas pembayaran berasal dari pemda Papua dan Papua Pegunungan.

Tito menyebut bahwa penunggakan pembayaran ini tidak bisa ditunda, karena bisa berdampak pada keberlanjutan kuliah mahasiswa tersebut.

Baca juga: UNDIP Makin Mendunia: Peringkat 144 Dunia dan 8 Nasional dalam 'THE Interdisciplinary Science Rankings 2026'

Sebab itu, ia mengusul agar masalah pembiayaan ini diambil alih oleh pemerintah pusat, lewat Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP).

"Saya melihat daripada lamban, kasihan itu enggak bisa ditunda, saran saya agar pembiayaannya diambil alih oleh Menteri Keuangan melalui LPDP," katanya.

Pada akhirnya, usulan itu disetujui oleh Presiden Prabowo. Data mahasiswa tersebut akan segera dikirim ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri untuk ditindaklanjuti.

"Perintah Presiden setuju, yang 37 ini akan diambil alih oleh LPDP. Saya segera menyerahkan datanya kepada Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri," katanya.