Gebrakan Kemendikdasmen: Kembalikan Ujian Nasional dan Memperkenalkan Mata Pelajaran Coding serta AI

Ilustrasi Ujian Nasional (UN)

INDOZONE.ID - Pemerintah Indonesia tengah merencanakan untuk mengembalikan Ujian Nasional (UN) sebagai bagian dari evaluasi pendidikan nasional.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, mengungkapkan bahwa konsep pelaksanaan UN telah dirancang, meskipun implementasinya belum akan dimulai pada tahun ajaran 2025/2026.

"Ujian Nasional sudah siap sebenarnya secara konsep, tapi 2025 ini belum kita laksanakan," pernyataan ini disampaikan Abdul Mu’ti di Jakarta, Senin (30/12/2024).

Baca Juga: UNG Sukses Menghasilkan 63 Hak Cipta dan 6 Hak Paten Selama 2024

Menurut Abdul Mu’ti, UN tidak akan dilaksanakan dalam waktu dekat, namun ada rencana untuk menerapkannya di masa mendatang. "Insya Allah kalau nanti sudah masuk pada tahun pelajaran yang berikutnya, skemanya seperti apa, itu nanti akan kita umumkan pada waktunya," ujarnya.

Namun, rencana kembalinya UN menimbulkan perdebatan di masyarakat. Beberapa pihak mendukung langkah ini sebagai cara meningkatkan standar evaluasi pendidikan, sementara yang lain khawatir akan kembali membebani siswa.

Kebijakan Zonasi PPDB

Selain isu kembalinya UN, kebijakan zonasi untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) juga menjadi perhatian.

Kajian mengenai sistem zonasi sudah selesai, tetapi keputusan finalnya masih menunggu hasil sidang kabinet bersama Presiden Prabowo Subianto. Abdul Mu’ti menyatakan bahwa arahan presiden akan menjadi dasar untuk menentukan kebijakan ini.

Baca Juga: Tutup Akhir Tahun 2024, UNY Kukuhkan Enam Guru Besar Baru

Kurikulum di tahun ajaran 2025/2026 juga akan tetap menggunakan Kurikulum 2013 (K13) dan Kurikulum Merdeka.

Namun, ada rencana untuk memperkenalkan pendekatan pembelajaran mendalam (deep learning) yang menunggu peraturan resmi dari Kementerian.

Mata Pelajaran Coding dan AI

Selain itu, pemerintah akan memperkenalkan pelajaran coding dan kecerdasan buatan (AI) sebagai mata pelajaran pilihan. Guru-guru akan mendapatkan pelatihan untuk mendukung implementasi ini.

Dengan berbagai kebijakan ini, pemerintah berharap dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih adaptif dan relevan dengan kebutuhan masa depan.

Sementara itu, masyarakat diminta untuk bersabar menunggu kejelasan mengenai format dan mekanisme baru yang akan diterapkan dalam evaluasi pendidikan.