Tanggapi Kritik Ketua BEM UGM, Pengamat Politik Sebut MBG Kunci Menuju Indonesia Emas 2045

Ilustrasi program Makan Bergizi Gratis. (unair.ac.id)

INDOZONE.ID - Kritik Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) ramai dibincangkan publik belakangan ini.

Kritik Tiyo turut disoroti Ali Rif’an, Executive Director Arus Survei Indonesia yang sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Tiyo mengkritik program MBG sebagai kebijakan yang bermasalah dari sisi gizi, sehingga memicu perdebatan luas dan viral di berbagai kanal media sosial.

Menanggapi itu, Ali menilai kritik yang disampaikan ketua BEM UGM tersebut merupakan bagian dari aspirasi publik yang sah dalam aturan negara demokrasi.

80,7% Gen-Z Puas dengan Program MBG

Baca juga: Lagi Puasa tapi Ingin Skripsi Tetap Jalan Terus? Begini Triknya!

Berdasarkan fakta di lapangan, hasil survei Indikator Politik Indonesia pada Januari 2026 menunjukkan 80,7 persen masyarakat, khususnya Gen Z, menyatakan puas terhadap program MBG. 

"Hasil survei Indikator Politik Indonesia pada Januari 2026 itu menyebutkan sebesar 80,7 persen Gen-Z puas dengan program MBG," kata Ali Rif'an, dikutip dari video yang diterima INDOZONE, Rabu (25/2/2026).

Ia menilai perbedaan antara kritik mahasiswa dan tingkat kepuasan publik merupakan dinamika yang biasa terjadi dalam negara demokrasi.

Menurutnya, kritik bisa saja merepresentasikan sebagian kecil kelompok yang belum merasa puas, sedamgkan mayoritas masyarakat menilai program tersebut memberikan manfaat.

Ali menjelaskan, tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap program MBG tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia saat ini.

Baca juga: Bantu Atasi Genangan Air dan Sampah Organik, Mahasiswa UMG Perkenalkan Biopori di Desa Jolotundo

Gizi dan Pangan Masih Menjadi Masalah Terbesar Rakyat Indonesia

Ia menilai pemenuhan pangan dan gizi di Indonesia masih menjadi perhatian utama sebagian besar masyarakat.

Dalam situasi tersebut, program yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pemenuhan pangan dan gizi ini dinilai relevan dan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. 

Selama kebutuhan pangan belum dapat terpenuhi dengan baik, masyarakat cenderung sulit memikirkan masalah atau isu lain yang lebih kompleks.

"Masyrakat kita itu urusan perut masih menjadi masalah. Kalau masalah perut belum selesai, bagaimana mau mikir," tuturnya.

Tak ayal, kebijakan terkait pemenuhan gizi, seperti MBG, menjadi prioritas yang dianggap penting untuk sekarang.

MBG Sebagai Jembatan Menuju Visi Indonesia Emas 2045

Baca juga: Hadirkan Kebahagiaan di Tengah Perjuangan, Duta Literasi Unhas Gelar Aksi Peduli Anak Kanker

Lebih lanjut, Ali juga menyoroti alasan di balik komitmen Presiden Prabowo Subianto yang tetap mendorong pelaksanaan program MBG meski membutuhkan anggaran besar.

Berdasarkan hasil analisis dan penelusurannya, program tersebut dinilai memiliki dasar argumentasi kuat. Sebab, pembangunan sumber daya manusia (SDM) berkuallitas merupakan salah satu strategi jangka panjang menuju visi Indonesia Emas 2045.

Ia menilai pemerintah melihat peningkatan kualitas SDM sebagai fondasi utama untuk mendorong kemajuan bangsa di masa depan.

Menurutnya, kemajuan suatu negara tidak dapat dilepaskan dari kualitas sumber daya manusianya.

"Sejarah membuktikkan tidak ada negara maju tanpa SDM yang berkualitas. Sedangkan, untuk melahirkan SDM berkualitas, negara perlu menekan angka stunting terlebih dahulu," lanjutnya.

Oleh karena itu, upaya membangun SDM unggul harus dimulai dari pemenuhan kebutuhan gizi sejak dini dan pencegahan masalah kesehatan, seperti stunting.

Baca juga: Mahasiswa UNS Kenalkan Azolla, Solusi Pupuk Murah dan Berkelanjutan bagi Petani Magelang

Ali menegaskan bahwa angka stunting di Indonesia masih tergolong tinggi, yakni sekitar 18,1 persen, sedangkan negara-negara maju telah berhasil menekan angka tersebut hingga di bawah 2,5 persen.

Kondisi ini menjadi tantangan besar sekaligus alasan penting bagi pemerintah untuk menjalankan program pemenuhan gizi secara masif.

Dengan demikian, polemik mengenai program MBG dinilai sebagai bagian dari proses evaluasi dan perbaikan kebijakan publik.

Ali menekankan bahwa kritik dan dukungan seharusnya dipandang sebagai ruang dialog untuk memastikan program yang dijalankan bisa meningkatkan kualitas gizi masyarakat, sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia ke depan.